Ada 67.921 Kepala Keluarga di Sulawesi Tengah Belum Memiliki Pekerjaan

by Tim Redaksi
0 comment

PALU  – Masalah lapangan pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi, banyak pekerja yang terkena dampaknya, termasuk mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Bagi kepala keluarga, memiliki pekerjaan bukan sekadar kebutuhan pribadi, tetapi juga menjadi faktor utama dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. 

Namun, dengan meningkatnya persaingan di dunia kerja serta berbagai tantangan ekonomi, banyak kepala keluarga yang masih berjuang mencari penghasilan yang layak.

Lantas seperti apa kondisi para Kepala Keluarga di Sulteng. Berdasarkan hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran oleh Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah yang dirilis melalui akun media sosial mereka belum lama ini, sebanyak 67.921 kepala keluarga (KK) atau sekitar 8,60 persen dari total 789.343 KK yang terdata tidak memiliki pekerjaan.

Sementara itu, mayoritas kepala keluarga di Sulawesi Tengah, yakni 721.422 KK atau sekitar 91,40 persen, memiliki pekerjaan di berbagai sektor. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dengan 51,49 persen kepala keluarga bekerja sebagai petani.

Sektor swasta berada di urutan kedua dengan 15,96 persen kepala keluarga bekerja di bidang ini. Selanjutnya, profesi freelancer atau pekerja lepas menempati posisi ketiga dengan persentase 12,96 persen.

Profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri tercatat sebesar 5,74 persen dari total kepala keluarga yang bekerja. Sementara itu, nelayan menyumbang 5,50 persen, diikuti oleh pedagang yang mencapai 4,91 persen.

Selain itu, kelompok pensiunan menyumbang 2,50 persen dari total kepala keluarga yang bekerja, sementara pejabat hanya 0,95 persen.

Data ini menjadi gambaran kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah, di mana sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. 

Dengan masih adanya sekitar 8,60 persen kepala keluarga yang tidak bekerja, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/awg)