PALU – Pasar Tradisional Masomba kini tengah ramai menjadi buah bibir masyarakat Kota Palu khususnya dikalangan emak-emak.
Pasalnya belum lama ini beredar data dari laboraturium kesmavet UPT PSMKP Dinas Pangan Sulteng yang mencatut nama pedagang yang diduga dagangan ikanya mengandung formalin.
Akibat beredarnya data tersebut, sejumlah pedagang ikan mengeluhkan kondisi pasar yang sunyi.
Merespon keluhan tersebut, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE didampingi Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos.,MM dan Kadis Disperindag Kota Palu, Zulkifly melakukan peninjauan di lokasi penjual Ikan Pasar Masomba, (22/7).
Kunjungan kali ini menyusul isu terkait Ikan yang mengandung formalin di Pasar Masomba yang hangat dibicarakan beberapa hari terakhir.
Wali Kota Hadianto menyatakan Ikan yang dijual di Pasar Masomba adalah Ikan sehat dan memastikan informasi yang beredar adalah tidak benar.
“Pertama, jika ada hal yang seperti itu, yang pasti pemerintah provinsi akan menyampaikan langsung kepada Pemerintah Kota Palu,” kata wali kota.
Kemudian, lanjut wali kota hasil pemeriksaan terhadap Ikan yang dijual di Pasar Masomba pastinya juga akan tersampaikan dengan baik.
“Inikan data yang tersampaikan, fotonya tidak jelas, maksudnya tidak jelas itu, tidak jelas siapa yang bertandatangan, yang reges siapa. Kemudian informasi ini menyebar,” ungkap wali kota.
“Janganlah kondisi yang baik di Kota Palu saat ini kita ganggu dengan hal-hal seperti ini, sehingga membuat masyarakat resah. Akhirnya yang berdampak pada pedagang dan kita semua,” lanjut wali kota.
Wali kota mengatakan, terkait hal ini pihaknya juga sudah melakukan konfirmasi ke pihak pemerintah provinsi dan disampaikan bahwa hal tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan.
Atas kejadian ini, ungkap wali kota menjadi pesan kepada semua termasuk para pedagang, untuk memperhatikan dagangannya. Agar betul-betul dagangannya adalah dagangan yang sehat.
“Tapi di kesempatan ini saya sampaikan informasi itu untuk saat ini saya sampaikan tidak benar. Berdasarkan komunikasi yang terbangun dengan provinsi, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelas wali kota. (awg)