PALU – Perilisan Starlink, layanan internet berbasis satelit yang di resmikan pada Minggu, (19/05) di Puskesmas Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali cukup menarik perhatian banyak pihak.
Pasalnya, layanan ini dinilai cukup futuristik dan diklaim dapat menjangkau layanan internet hingga ke daerah pelosok.
Saat ini, PT Starlink Service Indonesia telah resmi melakukan penjualan layanan internet Starlink di Indonesia melalui website Starlink Service Indonesia.
Namun rupanya hal ini turut di soroti berbagai pihak, salah satunya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.
Menkominfo mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengawasi pengoperasian Starlink di Indonesia, terutama terkait kewajiban yang harus di penuhi oleh perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut. Salah satunya adalah kewajiban pajak dan juga pendirian kantor di Indonesia.
“Belum (membayar pajak), juga harus punya kantor di Indonesia,” ungkap Budi yang dikutip dari laman detik.com
Menurut Budi, pendirian kantor Starlink di Indonesia tetaplah di perlukan untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen.
“Customer service itu penting. Misalnya ada penipuan bagaimana?,” imbuh Budi.
Selain itu, layanan berbasis satelit itu dinilai belum memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah akan mengawasi pengoperasian Starlink di Indonesia. (Dhea)