Soalnews – Kecamatan Dampelas di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) diresmikan menjadi Kawasan Pangan Nasional (KPN), Rabu, 4 Oktober 2023.
KPN di Dampelas diresmikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma’ruf Amin.
Orang nomor dua di Indonesia itu tidak sendiri, turut didampingi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
Wapres menjelaskan, pembangunan IKN terus berjalan. Pemindahan ibu kota akan mendorong konsentrasi dan penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggal.
Olehnya itu, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan pangan di IKN dan Sulteng dipilih menjadi KPN.
“Saya menyambut baik penetapan Sulawesi Tengah sebagai kawasan pangan nusantara,” ucap Wapres di KPN Donggala.
Maruf Amin berharap, KPN Donggala sebagai penyangga dapat memberikan dukungan dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk IKN.
“Sebuah kawasan pangan terpadu yang diharap jadi penyangga IKN,” harapnya.
Selain itu, KPN Donggala harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penguatan produksi pangan, kapasitas, dan kapabilitas.
Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, mengungkapkan, pemerintah pusat menargetkan KPN di Sulteng seluas 15 ribu hektare.
Namun hingga saat ini, pemerintah Sulteng baru menyediakan lahan seluas 1.123 hektare yang memiliki luas lahan efektif untuk ditanam yaitu 880 hektare.
Lahan itu terbagi di tiga desa di Donggala, yaitu Talaga, Sabang dan Desa Kambayang yang seluruhnya berada di Kecamatan Dampelas.
“Proses penyiapan lahan telah dilakukan sejak 2022. Target kita 14 ribu lagi,” ungkapnya.
Menurut Gubernur Sulteng, KPN di Donggala merupakan momentum strategis untuk pengembangan potensi sektor pertanian.
KPN juga diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah bagi Sulteng sebagai daerah penyanggah IKN.
Rusdy berharap, keberadaan KPN mendapat dukungan dan partisipasi semja pihak.
“Keberadaan kawasan pangan nusantara dapat dukungan dan partisipasi semua pihak agar dapat didayagunakan maksimal,” harapnya.
Ia juga memohon agar pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran dan pendampingan kepada pemerintah daerah.
“Ini dalam rangka percepatan penyediaan sarana dan prasarana. Insyaallah kami benar-benar menjadi penyanggah,” tandasnya. (Rendy)